Sementara itu, kepastian mengenai kerugian negara masih menunggu hasil audit BPKP. “Kerugian negara belum bisa kami sebutkan. Kami menunggu hitungan resmi dari BPKP,” tandas Helmy.
Kasus ini kini menyita perhatian warga Sumba Timur. Banyak pihak menilai penggunaan dana hibah Pilkada harus transparan, sebab menyangkut proses demokrasi daerah.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
