SOE, iNewsSumba.id– Ombudsman RI Perwakilan NTT memastikan persoalan tenaga kesehatan di RS Pratama Kualin akan dibawa ke meja Bupati TTS dalam pertemuan resmi yang sudah diagendakan bulan ini.
Kepastian itu muncul usai kunjungan mendadak pada Senin (29/9/2025). Saat menyusuri IGD, laboratorium, hingga ruang operasi, Ombudsman menemukan fakta bahwa fasilitas senilai miliaran rupiah itu hanya berfungsi layaknya puskesmas.
“Secara regulasi, syarat minimal belum terpenuhi. Dokter umum hanya satu orang, tidak ada apoteker, tidak ada radiografer, bahkan tenaga gizi pun kosong. Itu artinya belum layak menyandang nama rumah sakit,” tegas pihak Ombudsman merilis hasil pertemuan dengan manajemen RS.
Direktur RS Pratama Kualin, dr. Mercey F. Langko, mengakui hal tersebut. Menurutnya, keterbatasan tenaga kesehatan menjadi masalah utama. “Sejak beroperasi 2023, kami hanya mampu melayani rawat jalan dan persalinan. Untuk rawat inap, belum bisa berjalan,” urai Darius B. Daton, Ketua Ombudsman NTT mengutip penjelasan Direktur RS Pratama Kualin.
Data ASPAK per 17 September 2025 menunjukkan skor sarana dan prasarana RS hanya 47,51 persen, di bawah standar 60 persen. Kondisi ini membuat rumah sakit yang direncanakan sebagai penyangga bagi Puskesmas Kiufatu, Amnuban Selatan, dan Kualin justru masih jauh dari harapan.
Akibatnya, pasien darurat tetap harus menempuh perjalanan jauh ke RSUD Soe berjarak 70 kilometer atau ke Kupang dengan jarak lebih dari 100 kilometer. Risiko kehilangan nyawa menjadi momok nyata bagi masyarakat sekitar.
“Tujuan mulia membangun RS ini agar masyarakat pedalaman tak lagi sulit mengakses layanan kesehatan. Tetapi kalau kondisinya begini, bagaimana bisa?” imbuhnya Darius prihatin .
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
