JAKARTA, iNewsSumba.id – Pemerintah akhirnya merespons protes sejumlah kepala daerah atas pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa pada tahun anggaran 2026, pemerintah menambah Rp43 triliun dalam APBN untuk menguatkan kembali alokasi ke daerah.
Menurut Purbaya, keputusan pemotongan di 2025 tidak semata karena keterbatasan fiskal, tetapi juga karena catatan buruk dalam pengelolaan TKD sebelumnya. “Banyak penyelewengan ya, artinya nggak semua uang dipakai betul. Itu membuat pemimpin pusat agak gerah dan ingin mengoptimalkan,” katanya, Kamis (2/10/2025).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemotongan TKD bukan berarti pengurangan total dana untuk daerah. Sebaliknya, program untuk daerah justru melonjak hingga Rp1.300 triliun.
“Transfernya memang turun Rp200 triliun, tapi program-program naik dari Rp900 ke Rp1.300 triliun. Jadi lebih banyak sebenarnya,” tegasnya.
Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong efektivitas penggunaan dana publik. Pemerintah ingin agar pencairan 2026 berjalan lebih terarah dengan pengawasan ketat dan pelaporan berkala.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
