KPU Pusat Terjerat Penggunaan Jet Pribadi, di Sumba Timur Tersandung Dana Hibah Pilkada 2024
Namun di balik sorotan terhadap pusat, di Waingapu muncul aroma serupa. Penyelidikan dugaan korupsi dana hibah Pilkada yang pernah dipublikasikan iNews Sumba menunjukkan indikasi penyimpangan anggaran operasional dan pembelian logistik. Jika indikasi itu tidak mengguat, sudah barang tentu Penyidik Kejari Sumba Timur tidak akan meminta BPKP melakukan audit untuk menghitung kerugian negara.
Fenomena ini mengisyaratkan adanya pola berulang: dari pusat hingga daerah, disiplin anggaran di tubuh KPU perlu direformasi.
Sejumlah pegiat antikorupsi di NTT menilai, kasus jet pribadi dan dana hibah hanyalah puncak gunung es dari budaya birokrasi yang terlalu permisif terhadap fasilitas. “Etika publik itu soal mentalitas, bukan cuma aturan,” celetukan seorang warga di Waingapu.
Krisis ini menjadi ujian ganda bagi KPU. Jika tidak segera melakukan perbaikan menyeluruh, kepercayaan rakyat terhadap lembaga penyelenggara pemilu bisa tergerus habis sebelum tahapan Pilkada berikutnya dimulai. Hal yang sama juga untuk aparat penegak hukum dalam hal ini Kejari Sumba Timur, yang menyelidiki kasus ini. Cepat, tegas dan tuntas, tentunya jadi asa publik pada korps Adhyaksa.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu