JAKARTA, iNewsSumba.id– Forum Perempuan Diaspora Nusa Tenggara Timur (NTT) di Jakarta mendesak penegakan hukum yang transparan terhadap kasus kekerasan seksual yang diduga melibatkan Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (FWLS). Seruan ini disampaikan dalam diskusi bersama yang digelar pada 20 Maret 2025, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Perempuan Internasional.
Diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua TP PKK Provinsi NTT, Asty Laka Lena, Anggota DPR RI Komisi XI, Julia Laiskodat, serta perwakilan komunitas perempuan dan organisasi pemerhati isu perempuan dan anak, seperti Komunitas Perempuan Manggarai, Yayasan I.J Kasimo, PADMA, dan KOMPAK.
Kasus ini mencuat setelah tiga perempuan, dua di antaranya masih berusia anak, menjadi korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Kapolres Ngada AKBP Fajar WLS. Ketua TP PKK NTT, Asty Laka Lena, menekankan pentingnya pengawalan kasus ini demi memastikan proses hukum berjalan transparan.
"Sebagai seorang ibu, saya akan memantau kasus ini agar keadilan bagi korban dapat tercapai," tegas Asty.
Selain itu, Asty juga meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengawasi proses hukum yang sedang berlangsung, serta berharap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi para korban. Ia pun berjanji berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Perempuan Diaspora NTT yang dekat dengan Mabes Polri, untuk memastikan perkembangan kasus ini.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
