Purbaya menjelaskan, kritik yang konstruktif dari media dapat mencegah pemerintah jatuh pada kebijakan yang keliru. Karena itu, ia menilai diamnya ruang redaksi beberapa tahun terakhir berdampak pada perlambatan ekonomi. “Ekonomi jatuh, jurnalis juga berdosa,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah membuka ruang luas untuk masukan tajam dari media. Kebijakan fiskal, belanja negara, hingga pengawasan BUMN disebutnya membutuhkan pantauan publik, terutama dari pers.
Di sisi lain, momentum acara tersebut juga menjadi ruang bagi industri pers untuk menyampaikan aspirasi. Ketua Forum Pemred Retno Pinasti meminta pemerintah memberi keringanan pajak untuk perusahaan media berkinerja baik.
Retno menegaskan, konsep “no tax for knowledge” penting untuk menjaga keberlanjutan industri yang memikul tugas edukasi publik. Insentif pajak, menurutnya, dapat menjadi nafas tambahan bagi perusahaan pers di tengah landscape digital yang makin kompetitif.
Dalam diskusi itu, terlihat jelas bahwa hubungan media dan pemerintah membutuhkan keseimbangan baru. Kritik yang sehat dan insentif yang tepat dapat menjadi pondasi untuk mengembalikan wibawa jurnalisme di tanah air.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
