Hak Anak Jadi Sorotan, FP-NTT Minta Aktivitas Belajar di SDN Wolomoni Tidak Terganggu

JAKARTA, iNewsSumba.id – Polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di lingkungan SD Negeri Wolomoni kini tidak hanya berbicara soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Ketua Satgas FP-NTT Nasional, Paskalis Towari, menegaskan bahwa kepentingan pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian persoalan yang terjadi.

Baca Juga

Demi Hak Anak: Polres SBD Buka Segel Sekolah TK yang Disandera Konflik

Menurutnya, anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat konflik atau perbedaan pandangan terkait proyek pembangunan.

Ia menekankan bahwa sekolah merupakan ruang aman yang harus dijaga dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar.

"Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan pendekatan represif," kata Paskalis.

Baca Juga

Pemkab Sumba Timur Berupaya Maksimalkan Kepedulian Pada Pemenuhan Hak Anak

Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap dunia pendidikan.

Bila terdapat fasilitas sekolah yang terdampak, maka pemerintah dan pihak terkait wajib mengambil langkah cepat untuk melakukan pemulihan.

FP-NTT juga meminta agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal tanpa hambatan selama proses penyelesaian polemik berlangsung.

"Pembangunan harus bersifat partisipatif, mengedepankan dialog dan menghormati hak-hak masyarakat, termasuk hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak," ujarnya.

Paskalis Towari, Ketua Satgas FP NTT (Foto: istimewa)

Menurut Paskalis, kualitas pendidikan merupakan fondasi penting bagi masa depan daerah maupun bangsa.

Karena itu, fasilitas pendidikan harus ditempatkan sebagai aset strategis yang wajib dijaga dan dilindungi.

Ia berharap semua pihak dapat menempatkan kepentingan anak-anak di atas berbagai perbedaan yang muncul dalam polemik pembangunan tersebut.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu