JAKARTA, iNewsSumba.id - Temuan dugaan keterlibatan 1.900 pegawai Kementerian Sosial dalam aktivitas judi online memunculkan kekhawatiran baru terkait disiplin aparatur negara.
Menariknya, mayoritas pegawai yang masuk dalam data PPATK ternyata berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dari total 1.900 pegawai yang terindikasi, sebanyak 1.858 orang merupakan PPPK, sedangkan hanya 42 orang yang berstatus ASN.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena PPPK merupakan bagian dari aparatur pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya belum akan mengambil langkah tergesa-gesa.
Kemensos masih melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data yang disampaikan PPATK.
Menurut Gus Ipul, seluruh data harus dipastikan terlebih dahulu agar keputusan yang diambil nantinya benar-benar berdasarkan fakta. "Sebagaimana data yang kami terima dari PPATK, 1.900 pegawai Kemensos yang terindikasi main judi online," katanya.
Ia menambahkan, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pegawai di lingkungan kementerian. "Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua yang diharapkan ke depan menjadi pembelajaran," ujarnya.
Bagi PPPK yang terbukti terlibat, konsekuensinya cukup berat karena kontrak kerja mereka berpotensi tidak diperpanjang.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
