JAKARTA, iNewsSumba.id — Gelombang banjir bandang dan tanah longsor yang memukul Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pekan ini memicu respons cepat pemerintah pusat sekaligus sorotan tajam dari DPR RI. Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menilai bencana yang merusak puluhan fasilitas publik itu tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan berat akibat perambahan hutan.
“Yang hanyut itu bukan sekadar lumpur, tapi kayu gelondongan dalam jumlah besar. Itu tanda paling jelas bahwa hutan kita sudah rusak,” tegas Marwan, Minggu (30/11/2025). Ia menilai aktivitas illegal logging telah menggerus kawasan hulu sungai dan membuat wilayah hilir rentan diterjang banjir bandang.
Marwan juga mengingatkan bahwa praktik penebangan liar tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan kehidupan banyak orang. Ia pun meminta pemerintah menggandeng TNI/Polri melakukan penyelidikan setelah proses tanggap darurat selesai. “Kalau ini dibiarkan, bencana akan datang lagi dan lagi,” katanya.
Selain menghantam Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, banjir juga menyebabkan jembatan roboh dan rumah warga rusak berat. Dalam beberapa wilayah, warga terjebak karena jalan trans Sumatera putus diterjang air bah. Arus logistik pun tersendat.
Marwan menyampaikan rasa duka kepada keluarga korban yang meninggal akibat bencana tersebut. Ia mengimbau warga tetap bersabar selama proses pemulihan berlangsung. “Pemerintah akan hadir. Ini urusan bersama, dan kita harus saling menguatkan,” ujarnya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
