Dian pun meminta inspektorat dan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk memperkuat pengawasan terhadap proyek pengadaan yang masih berjalan. Rendahnya serapan anggaran, katanya, bukan sekadar persoalan teknis tetapi menunjukkan lemahnya manajemen risiko dalam proyek pembangunan.
Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, merespons tegas. Ia menegaskan pemerintah daerah siap memperbaiki proses perencanaan anggaran dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK. “Kami ingin tata kelola yang bersih. Integritas harus menjadi dasar,” ujarnya.
Kegiatan rakor turut dihadiri jajaran DPRD, kepala OPD, Forkopimda, Kantah dan KPP Sumba Timur. Usai rapat, KPK langsung bergerak melakukan pendampingan lapangan ke titik penunggak pajak dan proyek strategis daerah.
Dengan tekanan KPK yang makin intens, Sumba Timur diharapkan mengambil momentum ini untuk membongkar praktik-praktik lama dan membangun tata kelola anggaran yang lebih modern dan kredibel.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
