Sampai Juni 2024, BPJS Ketenagakerjaan Bayarkan Lebih dari Rp2,8 Miliar Klaim untuk Peserta di SBD

Dion. Umbu Ana Lodu
Rapat Rekonsiliasi Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Aula Pemkab Sumba Barat Daya (SBD) dihadiri oleh Wakil Bupati setempat dan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan serta ahli waris penerima santunan JKM - Foto Kolase : iNewsSumba.id

SUMBA BARAT DAYA, iNewsSumba.idBPJS Ketenagakerjaan yang dulunya dikenal dengan Jamsostek, sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 telah membayarkan klaim pada para peserta dalam aneka bentuk program yang diikuti dengan nominal Rp.2.825.162.140 di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT. Demikian terungkap dalam Rapat Konsolidasi Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Aula Kabupaten SBD, Kamis (13/6/2024) pagi hingga siang lalu.

Dalam acara yang dihadiri pula oleh Wakil Bupati SBD Marthen Christian Taka itu, Muhamad Yohan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumba Timur yang juga cakupan tugas dan pelayanannya hingga Kabupaten SBD itu menjelaskan, pihaknya hadir tidak hanya untuk kalangan ASN namun juga untuk masyarakat umum.

“Hari ini kami sampaikan bahwa sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 ini BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim peserta untuk sejumlah program kepesertaan mencapai lebih dari 2,8 miliar rupiah. BPJS Ketenagakerjaan tidak hadir hanya untuk ASN namun juga berikan perlindungan bagi Pegawai Non ASN Lingkup Pemkab SBD, bahkan seluruh masyarakat pekerja dalam aneka bidang,” papar Muhamad Yohan pada wartawan selepas kegiatan yang juga dihadiri sejumlah Pimpinan OPD dan perwakilan warga SBD.

Sebelumnya, Wakil Bupati SBD Marthen Christian Taka mengapresiasi kegiatan Rapat Rekonsiliasi Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang digelar saat itu. Kegiatan ini bagi Pemkab SBD diharapkan bisa membentuk sinkronisasi data antara pemerintah setempat dengan BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja.

“Semua pihak harus menyadari bahwa jaminan sosial merupakan instrumen yang penting untuk menjamin kesejahteraan sosial dan perlindungan dari resiko-resiko bagi seluruh pekerja Indonesia. Hari ini yang menjadi fokus adalah sebenarnya untuk para pimpinan OPD dan bendahara pengeluaran terkait dengan tenaga kerja yang non ASN, jadi sangat diharapkan kehadirannya walau saat ini belum sesuai harapan,” ungkap Marthen Christian Taka.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network