TAMBOLAKA, iNewsSumba.id — Polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) akhirnya dibahas secara terbuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan DPRD dan Pemerintah Daerah, Jumat (20/6/2025).
Rapat yang membahas polemik PPPK itu berlangsung selama tujuh jam di ruang sidang utama DPRD SBD itu dipimpin langsung Ketua DPRD Rudolf Radu Holo dan dihadiri berbagai pejabat daerah, termasuk Sekda, Sekwan, Kepala BKPSDM SBD, Kepala Dinas Kesehatan, Plt Kepala Dinas Pendidikan, hingga Inspektorat Daerah.
Menanggapi keresahan para tenaga kontrak yang merasa dirugikan dalam seleksi PPPK, forum rapat menyepakati enam poin penting sebagai bentuk respons konkret. Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo, menyebut rekomendasi ini harus ditindaklanjuti serius demi keadilan bagi para tenaga honorer.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
