WAINGAPU, iNewsSumba.id – Putusan PTUN Kupang yang membatalkan keputusan demosi tiga ASN di Kabupaten Sumba Timur tidak hanya menjadi persoalan sengketa jabatan. Putusan tersebut juga memunculkan sorotan terhadap mekanisme pertimbangan mutasi dan penempatan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Salah satu penggugat, Nanga Ranja Rua, meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menjalankan fungsi secara cermat sebelum memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Permintaan itu disampaikan Nanga dalam konferensi pers di Waingapu, Senin (16/11/2026) siang lalu, setelah PTUN Kupang membacakan putusan atas gugatan tiga ASN pada 12 November 2026.
Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan Nanga Ranja Rua, Oktavianus Takanjanji, dan Grand Titus Kitu. Pengadilan juga menolak seluruh eksepsi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
Majelis hakim menyatakan batal keputusan Bupati Sumba Timur yang menjadi objek sengketa serta mewajibkan pemerintah daerah mencabut keputusan tersebut.
Tidak hanya itu, Nanga yang didampingi Oktavianus Takanjanji itu juga menegaskan, PTUN menyatakan Pemkab Sumba Timur diwajibkan merehabilitasi harkat dan martabat para penggugat melalui penempatan kembali dalam jabatan setara eselon III/a atau kelas jabatan 12.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
