JAKARTA, iNewsSumba.id - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebutkan potensi bertambahnya jumlah tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Yusril menyebut penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri masih terus berjalan. Polisi diharapkan tidak hanya mengungkap pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menelusuri tujuan dan kepentingan di balik dugaan penyadapan tersebut.
Menurut Yusril, pengembangan perkara itu berpotensi membuka keterlibatan pihak lain yang selama ini belum terungkap dalam proses penyidikan.
"Mungkin juga akan ada tersangka-tersangka baru, dan juga akan terungkap sebenarnya ke mana arah daripada penyadapan dan kemudian juga dari manfaat penyadapan itu siapa yang menggunakan dan untuk kepentingan apa," ujar Yusril di Sawah Besar, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Meski membuka kemungkinan adanya tersangka baru, Yusril menegaskan hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka tambahan. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.
Dia mengatakan, proses hukum harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar seluruh fakta yang berkaitan dengan kasus penyadapan dapat terungkap secara utuh.
Yusril juga mengingatkan bahwa perkara ini memiliki dimensi hukum yang serius karena dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo disebut mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
"Karena masalah makar itu bukan masalah sederhana. Masalah makar itu masalah sangat serius, ya," katanya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik serta akses ilegal.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta, disebut ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi tidak ditahan di lokasi tersebut dengan alasan kesehatan. Dalam perkembangan lainnya, Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta melalui sidang etik pada 10 November 2026.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
