Bukan Sekadar Ijazah, Gugatan Bonatua Dinilai Sentil Akuntabilitas Pemerintahan

JAKARTA, iNewsSumba.id – Gugatan yang dilayangkan Bonatua Silalahi terkait keterbukaan dokumen penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai bukan semata persoalan administrasi pendidikan. Lebih jauh, langkah ini menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas pemerintahan dalam menjaga kepercayaan publik.

Bonatua menegaskan bahwa kajian yang ia lakukan bukan untuk membidik sosok Gibran secara pribadi. Baginya, setiap pejabat publik terikat kewajiban transparansi karena jabatan yang diemban menyangkut kepentingan negara.

“Kita tidak berurusan dengan pribadi Pak Gibran. Yang kita soroti adalah posisinya sebagai wakil presiden dan kewajiban transparansi negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dokumen penyetaraan ijazah dari luar negeri merupakan bagian dari syarat pencalonan dalam Pilpres 2024. Maka, dokumen tersebut tergolong informasi publik yang harus bisa diakses.

Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu