get app
inews
Aa Text
Read Next : Revolusi Pendidikan Dasar: Bahasa Inggris Jadi Pelajaran Wajib di SD Mulai 2027

Bukan Sekadar Ijazah, Gugatan Bonatua Dinilai Sentil Akuntabilitas Pemerintahan

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:50 WIB
header img
Rismon Sianipar dan Bonatua Silalahi-Foto: Danandaya Arya Putra

JAKARTA, iNewsSumba.id – Gugatan yang dilayangkan Bonatua Silalahi terkait keterbukaan dokumen penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai bukan semata persoalan administrasi pendidikan. Lebih jauh, langkah ini menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas pemerintahan dalam menjaga kepercayaan publik.

Bonatua menegaskan bahwa kajian yang ia lakukan bukan untuk membidik sosok Gibran secara pribadi. Baginya, setiap pejabat publik terikat kewajiban transparansi karena jabatan yang diemban menyangkut kepentingan negara.

“Kita tidak berurusan dengan pribadi Pak Gibran. Yang kita soroti adalah posisinya sebagai wakil presiden dan kewajiban transparansi negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dokumen penyetaraan ijazah dari luar negeri merupakan bagian dari syarat pencalonan dalam Pilpres 2024. Maka, dokumen tersebut tergolong informasi publik yang harus bisa diakses.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut