Ia menambahkan, tugas utama Kementerian Hukum saat ini adalah menciptakan sistem pelindungan hak cipta yang adil dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah telah menghadirkan sistem digital pendaftaran hak cipta yang memungkinkan publik mendaftarkan karya dalam waktu singkat.
“Dua menit klik mendaftar, keluar. Anda sudah mendapatkan sertifikat sebagai bentuk pengakuan negara untuk dilindungi,” kata Supratman, mencontohkan efisiensi layanan digital tersebut.
Namun, ia juga menekankan bahwa pelindungan hukum tidak cukup bila karya yang dihasilkan tidak memberikan nilai ekonomi bagi penciptanya. Pelindungan hukum, katanya, harus sejalan dengan kesejahteraan kreator.
“Persoalan berikut, buat apa dilindungi kalau kemudian manfaat ekonominya nggak ada,” ujarnya menutup.
Pandangan Supratman menjadi penegas pentingnya kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah, media, dan pelaku industri kreatif untuk memastikan karya jurnalistik Indonesia tidak hanya diakui, tetapi juga bernilai bagi keberlanjutan demokrasi dan kehidupan para penciptanya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
