Seleksi dijadwalkan mulai 20 Oktober 2025 dan hasil akhirnya akan diumumkan pada akhir Desember 2025.
Setiap posisi menuntut kualifikasi tinggi, termasuk pendidikan minimal S1 dan pengalaman kerja relevan minimal lima tahun.
“Kami ingin figur yang tidak sekadar cakap secara teknis, tetapi juga kuat secara moral. Itulah yang menjadi roh dari proses seleksi ini,” tambah Cahya.
Khusus untuk posisi Kepala Biro Hukum KPK, pelamar wajib memiliki latar belakang S1 Ilmu Hukum dengan pangkat IV/b atau lebih tinggi.
Para pelamar hanya boleh memilih satu jabatan dari enam posisi yang tersedia.
Informasi lengkap terkait prosedur dan persyaratan dapat diakses di situs resmi asnkarier.bkn.go.id dan rekrutmen.kpk.go.id.
Bagi ASN berintegritas tinggi, langkah ini bisa menjadi pintu masuk untuk ikut mengawal arah baru pemberantasan korupsi di Indonesia.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
