JAKARTA, iNewsSumba.id – Presiden Prabowo Subianto menghadapi dilema klasik di awal masa pemerintahannya: menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan demokrasi berjalan. Situasi ini muncul setelah rentetan aksi massa besar-besaran pada Agustus 2025 lalu.
Pakar geopolitik dan keamanan, Wibawanto Nugroho, menyebut pernyataan Prabowo terkait 17+8 Tuntutan Rakyat mencerminkan tarik-menarik dua kepentingan itu. Di satu sisi, rakyat menuntut perubahan. Di sisi lain, negara harus menjaga ketertiban agar tidak jatuh ke jurang chaos.
"Pak Prabowo dengan tegas mengatakan sebagian tuntutan masuk akal, sebagian lain perlu diperdebatkan. Dari sana terlihat bagaimana beliau menjaga keseimbangan antara aspirasi rakyat dengan kebutuhan keamanan," ujar Wibawanto di program Interupsi iNews, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, Prabowo menyadari demokrasi tidak bisa dipisahkan dari keamanan. "Kalau demokrasi dikebiri, publik akan melawan. Sebaliknya, keamanan tidak bisa tegak tanpa demokrasi," ujarnya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
