WAINGAPU, iNewsSumba.id — Polemik tumpang tindih sertifikat tanah yang sering dipersoalkan warga di Nusa Tenggara Timur, termasuk di Sumba Timur, akhirnya ditanggapi langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN NTT, Fransiska Vivi Ganggas. Meski masalah ini menimbulkan keresahan di masyarakat, Vivi menegaskan: “Ini bukan konflik.”
Saat ditemui media di sela kunjungan kerja Menteri Transmigrasi RI yang membagikan 400 SHM di Desa Laindeha, Sabtu (19/7/2025), Vivi mengatakan bahwa kasus seperti ini lebih tepat disebut sebagai tumpang tindih administratif.
"Kalau sertipikat di atas sertipikat itu namanya tumpang tindih, tapi itu tidak dimasukkan ke dalam konflik. Kalau konflik itu adalah sekelompok dengan sekelompok atau yang melibatkan orang banyak,” tandas Fransiska Vivi Ganggas didampingi Kuntoro Hadi Saputra, Kepala BPN Sumba Timur.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait