Kelengkapan Dokumen jadi Kendala Pencairan Ganti Rugi Lahan Tambak Udang di Sumba Timur

WAINGAPU, iNewsSumba.id  – Pencairan dana ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan proyek tambak udang terintegrasi di Desa Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur, NTT yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/7/2026) malam, hingga kini belum terealisasi.

Kepastian mengenai penundaan tersebut disampaikan Project Construction Manager PT Adhi Karya, Abdul Kadir, yang mewakili pimpinan Kerja Sama Operasi (KSO), saat dikonfirmasi awak media di Waingapu, Senin (20/7/2026).

Baca Juga

PSN Tambak Udang di Sumba Timur Tetap Berjalan, Capai 4,87 Persen Meski Ganti Rugi urung Cair

Abdul Kadir menegaskan, penundaan pembayaran ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk lokasi Proyek Strategis Nasional  itu bukan berarti proses ganti rugi dibatalkan. Menurutnya, KSO masih melakukan penyempurnaan administrasi agar seluruh tahapan pencairan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“KSO masih menunggu administrasi yang clear agar tidak salah melangkah,” ujar Abdul Kadir.

Ia mengatakan, penyelesaian administrasi menjadi prioritas karena proyek berskala besar tersebut harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, seluruh proses pembayaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administrasi.

Baca Juga

Pembayaran Ganti Rugi Lahan Tambak Udang Sumba Timur Batal, Warga Tarik Kembali Sertifikat Tanah

Meski terjadi penundaan, Abdul Kadir memastikan komitmen KSO untuk membayarkan ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan proyek strategis tersebut tidak berubah. “Tetap berproses, malah mungkin akan diusahakan secepat mungkin,” katanya.

Di sisi lain, pihak KSO mengakui adanya sejumlah warga yang memilih menarik kembali dokumen atau berkas pengajuan mereka setelah jadwal pembayaran mengalami penundaan.

Kendati demikian, Abdul Kadir berharap komunikasi antara perusahaan dan masyarakat tetap berjalan baik agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan. “Kami berharap masyarakat tetap membuka diri. Nanti akan diajak berbicara karena semuanya akan diselesaikan,” ujarnya.

Menurutnya, pembenahan administrasi justru dilakukan sebagai bentuk perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Langkah itu diambil agar proses pembayaran tidak menimbulkan sengketa ataupun kekeliruan pada masa mendatang.

Proyek tambak udang modern di pesisir Sumba Timur sendiri merupakan salah satu investasi besar di sektor perikanan. Salah satu infrastruktur utama yang akan dibangun adalah jalur pipa air laut (intake) menggunakan dua baris pipa berdiameter dua meter yang membentang sekitar 500 meter ke arah laut hingga mencapai kedalaman sekitar 15 meter. Infrastruktur tersebut menjadi komponen penting dalam mendukung operasional kawasan tambak udang terintegrasi di Desa Palakahembi.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu