Hak Anak Jadi Sorotan, FP-NTT Minta Aktivitas Belajar di SDN Wolomoni Tidak Terganggu

JAKARTA, iNewsSumba.id – Polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di lingkungan SD Negeri Wolomoni kini tidak hanya berbicara soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Ketua Satgas FP-NTT Nasional, Paskalis Towari, menegaskan bahwa kepentingan pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian persoalan yang terjadi.

Baca Juga

Demi Hak Anak: Polres SBD Buka Segel Sekolah TK yang Disandera Konflik

Menurutnya, anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat konflik atau perbedaan pandangan terkait proyek pembangunan.

Ia menekankan bahwa sekolah merupakan ruang aman yang harus dijaga dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar.

"Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan pendekatan represif," kata Paskalis.

Baca Juga

Pemkab Sumba Timur Berupaya Maksimalkan Kepedulian Pada Pemenuhan Hak Anak

Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap dunia pendidikan.

Bila terdapat fasilitas sekolah yang terdampak, maka pemerintah dan pihak terkait wajib mengambil langkah cepat untuk melakukan pemulihan.

Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu