Dikepung Masalah Aset, KPK Ultimatum Pemda Sumba Timur Ambil Langkah Tegas

Tunggakan retribusi kendaraan dinas oleh ASN juga menjadi perhatian serius. KPK merekomendasikan Pemda menunda atau memotong TPP bagi ASN yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Dian turut mengingatkan pentingnya perencanaan APBD bebas titipan dan transaksi politik. “Titipan pokir dan uang ketuk palu itu pintu awal korupsi. Pengawasan harus melekat sejak perencanaan,” ujarnya.

Selama tiga hari berada di Sumba Timur, mulai Rabu–Jumat (20–22 November 2025), KPK melakukan pendampingan intensif untuk mempercepat perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, memastikan pihaknya berkomitmen menjalankan seluruh rekomendasi. “Kami siap memperbaiki tata kelola agar pelayanan publik semakin baik,” katanya.

Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu