Media Harus Lebih Galak: Menkeu Purbaya Singgung Dosa Jurnalis saat Ekonomi Melemah

JAKARTA, iNewsSumba.id– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik pedas kepada insan pers. Dalam forum terbuka, ia menyebut jurnalis turut “berdosa” ketika ekonomi Indonesia tersendat karena kurangnya kritik dan kontrol dari media. Ucapan itu menjadi sorotan tajam karena keluar di tengah menurunnya performa industri pers nasional.

Purbaya menyampaikan pernyataan tersebut seusai mengikuti Run For Good Journalism, sebuah acara kolaborasi Forum Pemred yang digelar di Jakarta, Minggu (16/11/2025). Ia menilai jurnalisme yang kuat bukan sekadar kebutuhan demokrasi, tetapi juga fondasi penting stabilitas ekonomi nasional.

Baca Juga

Dana Desa Rp40 Triliun Dialihkan ke Kopdes Merah Putih, Menkeu Pastikan Tidak Ganggu Perbankan

Menurutnya, beberapa tahun terakhir media lebih banyak bersikap pasif. Banyak redaksi memilih diam saat kebijakan publik memunculkan dampak yang mengancam perekonomian. “Saya lihat jurnalisnya mingkem semua. Kurang galak,” kata Purbaya, mengulang keluhan yang ia dengar dari berbagai ruang diskusi.

Ia bahkan mengaku mendapat laporan langsung dari para pemimpin redaksi bahwa bisnis media kini sedang lesu. Pendapatan iklan turun dan kepercayaan publik bergeser. Situasi itu, menurutnya, justru harus menjadi alarm bagi media untuk kembali pada fungsi kontrol.

Purbaya menjelaskan, kritik yang konstruktif dari media dapat mencegah pemerintah jatuh pada kebijakan yang keliru. Karena itu, ia menilai diamnya ruang redaksi beberapa tahun terakhir berdampak pada perlambatan ekonomi. “Ekonomi jatuh, jurnalis juga berdosa,” ujarnya.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Sindir Cukai Rokok 57 Persen: Firaun Lu?

Ia menegaskan, pemerintah membuka ruang luas untuk masukan tajam dari media. Kebijakan fiskal, belanja negara, hingga pengawasan BUMN disebutnya membutuhkan pantauan publik, terutama dari pers.

Di sisi lain, momentum acara tersebut juga menjadi ruang bagi industri pers untuk menyampaikan aspirasi. Ketua Forum Pemred Retno Pinasti meminta pemerintah memberi keringanan pajak untuk perusahaan media berkinerja baik.

Retno menegaskan, konsep “no tax for knowledge” penting untuk menjaga keberlanjutan industri yang memikul tugas edukasi publik. Insentif pajak, menurutnya, dapat menjadi nafas tambahan bagi perusahaan pers di tengah landscape digital yang makin kompetitif.

Baca Juga

17+8 Tuntutan Rakyat Gema di Medsos, Begini Jawaban Menkeu Purbaya

Dalam diskusi itu, terlihat jelas bahwa hubungan media dan pemerintah membutuhkan keseimbangan baru. Kritik yang sehat dan insentif yang tepat dapat menjadi pondasi untuk mengembalikan wibawa jurnalisme di tanah air.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu