Ramai Dikritisi Publik, DPR Pangkas Privilege: Dari Rumah Dinas Hingga Perjalanan Luar Negeri

Lebih jauh, DPR juga menyepakati aturan tambahan: anggota parlemen yang sudah dinonaktifkan partainya tidak lagi mendapat hak-hak keuangan. Gaji dan tunjangan mereka diputus, sesuai koordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Kebijakan ini diyakini sebagai upaya DPR mengembalikan marwah di mata rakyat. Pasalnya, isu fasilitas mewah selalu jadi batu sandungan setiap kali kepercayaan publik terhadap parlemen merosot.

Baca Juga

Kala Kakalaku dan Kayakka Membahana di Senayan, Asa Membuncah dari Tana Matawai Amahu

Langkah pemangkasan fasilitas ini tentu bukan akhir. Tantangan berikutnya adalah konsistensi, agar tidak lagi lahir celah-celah kompromi yang merugikan rakyat.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu