Permasalahan di atas sebut Nicolas juga berdampak pada pengecer saat hendak menebus atau memesan pupuk ditingkat distributor. Dimana pengecer kemudian enggan untuk memesan banyak karena adanya kekuatiran pupuk itu justru tidak ditebus petani tepat waktu. Yang mana nantinya tentu akan menjadi beban dan tanggung jawab pengecer yang bisa saja merugi.
Ragam permasalahan yang ditemukan itu, dalam gelaran gelaran Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi itu akhirnya disepakati sejumlah Solusi. Ke depannya penyaluran pupuk dari pengecer kepada warga akan dilaksanakan tidak hanya satu hari namun dua hari. Selain itu kata Nicolas perlu adanya komunikasi yang baik antar pengecer dan distributor, juga tentunya dengan Dinas terkait dan BP3K.
“Komunikasi yang baik tentu akan memudahkan koordinasi para pihak yang terkait mulai dari pesanan pengecer ke distributor, dari pengecer ke Dinas dan BP3K untuk menghimbau dan informasikan pada warga yang berhak untuk bisa mempersiapkan dana lalu datang menebus pupuk sesuai jadwal yang telah diitentukan,” urai Nicolas.
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur, NTT - Foto : iNewsSumba.id
Solusi lainnya jelas Nicolas adalah pelibatan aktif dan proaktif dari Dewan Pengawas Pupuk dan perpanjangan kewenangannya di lapangan.
“Kita perlu dukungan pegawasan dari Polres dan TNI hingga ke tingkat Kecamatan melalui Polsek, Koramil, Babinkamtibmas dan Babinsa dan tentunya masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu