SUMBA TIMUR, iNewsSumba.id – Permasalahan distribusi pupuk bagi petani sebagai sasaran utamanya hingga kini masih jamak ditemui di Masyarakat, termasuk di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Hal itu juga mengemuka dalam gelaran Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula Dinas Pertanian dan Pangan setempat.
Sejumlah masalah itu menjadi bahan evaluasi dan kemudian dicarikan solusinya dalam Rapat Evaluasinya. Nicolas Pandarangga, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur menyakan permasalahan yang ditemui beragam diantaranya, penginputan data kedua aplikasi yang dipakai, yakni input ke aplikasi SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) yang dipadupadankan dengan data Disdukcapil, selanjutnya ERDKK (Elektronik Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok).
“Kendalanya di situ banyak yang tidak padu padan antara nama kelompok, nama dan NIK anggota dan juga Alamat yang tidak sinkron, yaa pasti system akan tolak,” tandas Nicolas yang ditemui di Kantornya, Kamis (12/12/2024) siang lalu.
Permasalahan berikutnya kata Nicolas adalah adanya stok pupuk di pengecer namun saat ditentukan waktu untuk masyarakat yang membutuhkannya dan sesuai peruntukannya untuk ditebus, justru tidak datang karena alasan tidak tahu jadwal ataupun juga ketiadaan uang atau dana.
“Jadi kalau misalnya di pengecer ada 5 ton pupuk subsidi untuk Kecamatan Pahunga Lodu, dan jadwal pengambilannya hari Rabu, tapi justru yang datang ambil dan tebus pupuknya hanya 1 ton. Masalahnya pupuk ini juga tidak bisa diambil dari wilayah lain, karena pasti akan tertolak oleh system,” jelasnya.
Permasalahan di atas sebut Nicolas juga berdampak pada pengecer saat hendak menebus atau memesan pupuk ditingkat distributor. Dimana pengecer kemudian enggan untuk memesan banyak karena adanya kekuatiran pupuk itu justru tidak ditebus petani tepat waktu. Yang mana nantinya tentu akan menjadi beban dan tanggung jawab pengecer yang bisa saja merugi.
Ragam permasalahan yang ditemukan itu, dalam gelaran gelaran Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi itu akhirnya disepakati sejumlah Solusi. Ke depannya penyaluran pupuk dari pengecer kepada warga akan dilaksanakan tidak hanya satu hari namun dua hari. Selain itu kata Nicolas perlu adanya komunikasi yang baik antar pengecer dan distributor, juga tentunya dengan Dinas terkait dan BP3K.
“Komunikasi yang baik tentu akan memudahkan koordinasi para pihak yang terkait mulai dari pesanan pengecer ke distributor, dari pengecer ke Dinas dan BP3K untuk menghimbau dan informasikan pada warga yang berhak untuk bisa mempersiapkan dana lalu datang menebus pupuk sesuai jadwal yang telah diitentukan,” urai Nicolas.
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur, NTT - Foto : iNewsSumba.id
Solusi lainnya jelas Nicolas adalah pelibatan aktif dan proaktif dari Dewan Pengawas Pupuk dan perpanjangan kewenangannya di lapangan.
“Kita perlu dukungan pegawasan dari Polres dan TNI hingga ke tingkat Kecamatan melalui Polsek, Koramil, Babinkamtibmas dan Babinsa dan tentunya masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu