Timor Leste Ingin Jadi Anggota ASEAN, Ketua DPR Puan Maharani Ingatkan Sejumlah Syarat

JAKARTA, iNewsSumba.id- Timor Leste berkeinginan menjadi anggota ASEAN dan dapat diterima pada pelaksanaan KTT ASEAN 2023 pada September mendatang.  Ketua DPR Puan Maharani pun mengingatkan hal-hal yang harus dipenuhi Timor Leste. 

Hal ini disampaikan Ketua DPR sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) 2023, Puan Maharani, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Nasional Timor Leste, Maria Fernanda Lay. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas mengenai keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

Baca Juga

Terduga Pelaku Pembunuhan Mahasiswa Sumba di Malang Tertangkap di Perbatasan Timor Leste

"Saya berharap, Timor Leste dapat memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam Roadmap Keanggotaan Penuh menjelang pelaksanaan KTT ASEAN pada September 2023 mendatang," kata Puan dalam pertemuan tersebut yang berlangsung pada Selasa (8/8/2023).

Puan menyampaikan bahwa Indonesia selalu mendorong negara-negara ASEAN untuk mendukung keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Bahkan, DPR juga memberikan dukungan untuk mencari mitra eksternal bagi Timor Leste.

"Saya menanti kerja sama yang lebih intensif antara Indonesia dan Republik Timor Leste setelah keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN," ujarnya.

Baca Juga

Kapolda NTT Wakili Kapolri Hadiri Pelantikan Kepala Kepolisian Timor Leste

Puan juga menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang, seperti perekonomian, perdagangan, dan investasi. Ia menekankan pentingnya realisasi Perjanjian Bilateral di Bidang Investasi (Bilateral Investment Treaty) antara Indonesia dan Timor Leste.

"Hal ini akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong lebih banyak lagi investasi Indonesia ke Timor Leste," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan juga membahas mengenai negosiasi perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, di mana kedua negara masih menyisakan dua segmen yaitu Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan-Oben yang belum terselesaikan. Puan berharap parlemen kedua negara dapat mendorong pemerintah masing-masing untuk segera menyelesaikan negosiasi tersebut.

“Begitu pula dengan negosiasi batas maritim yang secara resmi dapat kita upayakan pascanegosiasi batas darat," tambah mantan Menko PMK itu.

Indonesia dan Timor Leste memiliki kurang lebih 268,8 km batas darat yang dinilai Puan perlu diatur konektivitasnya. Jika masalah batas negara telah usai, diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kerja sama ekonomi perbatasan yang saling menguntungkan kedua negara.

"Saya berharap, kita dapat merealisasikan kerja sama di kawasan perbatasan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Perbatasan," kata Puan.

Terkait kerja sama antar Parlemen, DPR RI menganggap penting peran diplomasi parlemen, baik secara bilateral, regional, maupun global. Puan mendorong dibukanya peluang kerja sama dengan Parlemen Timor Leste, melalui program kunjungan antar pimpinan dan anggota parlemen dalam rangka berbagi pengalaman dalam menjalankan fungsinya serta program pertukaran pegawai antar sekretariat parlemen Indonesia dan Timor Leste.

"Kami menaruh harapan, Indonesia dan Timor Leste akan bekerja sama secara lebih erat dalam berbagai forum antar-parlemen seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), AIPA, dan juga Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya pemilu di Timor Leste pada bulan Mei 2023 dan terpilihnya Xanana Gusmao sebagai Perdana Menteri Timor Leste yang baru serta Maria Fernanda Lay sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua Parlemen di Timor Leste untuk periode 2023-2028.

"Sebuah kehormatan bagi saya dapat bertemu dengan Anda Yang Mulia, dalam pertemuan bilateral antara DPR RI dan Parlemen Nasional Republik Timor-Leste di sela-sela Sidang Umum AIPA ke-44 ini," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan bahwa Delegasi Timor Leste meminta dukungan DPR RI mengenai keanggotaan mereka di ASEAN. Saat ini, Timor Leste sudah menjadi anggota ke-11 ASEAN, namun keanggotaannya belum penuh sehingga tidak bisa memberikan suara dalam sidang-sidang umum yang diselenggarakan oleh forum di ASEAN.

Dalam Sidang Umum AIPA kali ini, Timor Leste hanya menjadi negara observer (pengamat). Hal tersebut karena status keanggotaannya yang belum penuh di ASEAN.

"Timor Leste meminta dukungan dari Indonesia terkait keanggotaannya di ASEAN. Jadi harapannya, nanti bulan September di pertemuan KTT ASEAN, keanggotaannya bisa ditetapkan menjadi anggota penuh sehingga parlemen mereka juga bisa masuk ke AIPA," kata Charles.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar