Somasi DPR Dinilai Tak Dijawab Memadai, ICW Bawa Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD
JAKARTA, iNewsSumba.id – Polemik pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset semakin berkembang setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Laporan tersebut merupakan tindak lanjut somasi yang sebelumnya disampaikan ICW kepada DPR pada 13 November 2026. ICW memberikan batas waktu respons hingga 16 November 2026 pukul 16.00 WIB.
Namun, ICW menilai tanggapan DPR terhadap somasi tersebut belum memadai sehingga organisasi pemantau korupsi itu melanjutkan persoalan ke MKD pada Kamis (19/11/2026).
ICW mempermasalahkan proses pembentukan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Salah satu yang disoroti adalah tidak tersedianya naskah RUU secara terbuka di situs resmi DPR sejak awal pembahasan hingga pengesahan.
ICW juga menilai pembahasan regulasi tersebut tidak melibatkan koalisi masyarakat sipil secara memadai. Kritik ini kemudian menjadi bagian dari alasan pelaporan terhadap pimpinan DPR yang dinilai bertanggung jawab dalam proses legislasi.
Menanggapi laporan tersebut, Habiburokhman mengaku tidak keberatan dengan langkah ICW. Dia menilai masyarakat memiliki hak untuk mengkritik maupun melaporkan wakil rakyat ketika terdapat hal yang dianggap tidak sesuai.
"Nggak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," ujarnya.
Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu