Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Palu DPR Berbunyi, Komjen Suyudi Ario Seto Resmi Disetujui Jadi Kapolri
Advertisement . Scroll to see content

Somasi DPR Dinilai Tak Dijawab Memadai, ICW Bawa Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD

Sabtu, 21 November 2026 | 18:37 WIB
  • author Tim iNews
Somasi DPR Dinilai Tak Dijawab Memadai, ICW Bawa Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD
Ketua DPR, Puan Maharani (Foto iNews/Felldy Utama)

JAKARTA, iNewsSumba.id – Polemik pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset semakin berkembang setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Laporan tersebut merupakan tindak lanjut somasi yang sebelumnya disampaikan ICW kepada DPR pada 13 November 2026. ICW memberikan batas waktu respons hingga 16 November 2026 pukul 16.00 WIB.

Namun, ICW menilai tanggapan DPR terhadap somasi tersebut belum memadai sehingga organisasi pemantau korupsi itu melanjutkan persoalan ke MKD pada Kamis (19/11/2026).

ICW mempermasalahkan proses pembentukan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Salah satu yang disoroti adalah tidak tersedianya naskah RUU secara terbuka di situs resmi DPR sejak awal pembahasan hingga pengesahan.

ICW juga menilai pembahasan regulasi tersebut tidak melibatkan koalisi masyarakat sipil secara memadai. Kritik ini kemudian menjadi bagian dari alasan pelaporan terhadap pimpinan DPR yang dinilai bertanggung jawab dalam proses legislasi.

Menanggapi laporan tersebut, Habiburokhman mengaku tidak keberatan dengan langkah ICW. Dia menilai masyarakat memiliki hak untuk mengkritik maupun melaporkan wakil rakyat ketika terdapat hal yang dianggap tidak sesuai.

"Nggak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," ujarnya.

Habiburokhman sekaligus membantah tudingan bahwa pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan secara tertutup. Dia menyebut draf regulasi telah dipublikasikan sejak Panja menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dia juga menjelaskan bahwa rapat dengar pendapat umum, rapat kerja, rapat Panja, pembahasan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna dilakukan secara terbuka serta diliput media massa.

Dalam persoalan pelibatan masyarakat sipil, Habiburokhman mengatakan terdapat 90 pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber, tetapi hanya 87 pihak yang dapat diakomodasi karena keterbatasan waktu.

Dia menyebut ICW tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber maupun menyampaikan masukan tertulis. Habiburokhman beralasan DPR tidak bisa mengundang kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan pihak lain yang sudah lebih dahulu mengajukan permohonan.

Polemik antara ICW dan DPR terkait transparansi serta partisipasi publik dalam pembentukan UU Perampasan Aset kini berlanjut melalui laporan ke MKD. Perbedaan pandangan tersebut menempatkan proses legislasi dan keterbukaan DPR sebagai isu yang kembali mendapat perhatian publik.

 

Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut