Kasus yang menjerat Hery Susanto dinilai menjadi alarm keras bagi proses seleksi pejabat publik.
Direktur Penyidikan Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut adanya aliran suap Rp1,5 miliar dalam kasus tersebut.
Fakta itu memperkuat dorongan agar proses penggantian dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Pimpinan Ombudsman sendiri memastikan bahwa kinerja lembaga tetap berjalan normal.
Fungsi pengawasan pelayanan publik tidak boleh terhenti.
Dalam situasi ini, sosok pengganti bukan sekadar pengisi jabatan, tetapi simbol pemulihan kepercayaan.
Dan hingga kini, pertanyaan itu masih menggantung: siapa yang layak duduk di kursi panas Ketua Ombudsman tersebut?
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
