Menurutnya, pola intervensi tidak bisa disamaratakan. Ada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih karena kondisi geografis dan keterbatasan akses pangan bergizi.
Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya pendekatan berbasis data. Penentuan wilayah prioritas dilakukan dengan mengacu pada hasil Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
Data tersebut menjadi fondasi dalam memetakan daerah dengan tingkat kerentanan gizi tertinggi, khususnya di kawasan Indonesia Timur dan Papua.
“Tim kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran,” katanya.
Pendataan meliputi jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga tingkat prevalensi stunting di setiap wilayah.
Dadan menegaskan, program ini tidak sekadar soal makan, tetapi menyangkut masa depan generasi muda Indonesia.
“Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal,” tegasnya.
Dengan perluasan hari layanan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi celah kekurangan gizi, terutama di wilayah paling rentan.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
