JAKARTA, iNewsSumba.id– Satu pertanyaan yang diajukan wartawan yang sehari-hari bertugas di Istana soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto berbuntut panjang. Kartu liputan Istana yang dimilikinya dicabut. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat tak tinggal diam.
Bagi PWI, langkah Biro Pers Istana itu bukan sekadar urusan administratif. “Ini menyangkut hak publik untuk tahu dan hak wartawan untuk bertanya,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, di Jakarta.
PWI menegaskan, kemerdekaan pers adalah mandat konstitusi. Pasal 28F UUD 1945 secara jelas menyebut setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. “Karena itu, tindakan pencabutan kartu liputan atas dasar pertanyaan di luar agenda sangat kami sayangkan,” lanjut Munir.
Sekretaris Jenderal PWI, Zulmansyah Sekedang, mengingatkan bahwa kerja wartawan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Pasal 4 ayat (2) menegaskan pers tidak boleh dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Apalagi di ruang Istana yang mestinya menjadi teladan,” ucapnya.
Dalam pernyataan sikap resminya, PWI juga menekankan ancaman pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja menghalangi kerja pers. “Pasal 18 ayat (1) UU Pers memberikan ancaman penjara hingga dua tahun atau denda setengah miliar rupiah,” kata Munir.
PWI menyampaikan keprihatinan mendalam. Insiden ini, menurut mereka, berpotensi mencederai semangat reformasi dan demokrasi yang selama ini dijaga.
Sebagai solusi, PWI mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden untuk segera memberi klarifikasi resmi. Bagi mereka, ruang dialog dengan jurnalis mutlak dibutuhkan agar kesalahpahaman tidak semakin melebar.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
