Presiden Prabowo Terbitkan PP No. 6/2025: Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan Ditingkatkan!

JAKARTA, iNewsSumba.id -Kabar baik bagi para pekerja! Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang membawa perubahan penting bagi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Aturan baru ini mulai berlaku pada 7 Februari 2025 dan memberikan manfaat lebih besar bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam aturan sebelumnya, manfaat uang tunai bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan diberikan sebesar 45% dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya. Namun, dengan PP No. 6/2025, manfaat ini naik menjadi 60% dari upah sebulan selama enam bulan penuh.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menurunkan besaran iuran yang harus dibayarkan untuk program JKP. Jika sebelumnya iuran ditetapkan sebesar 0,46% dari upah sebulan, kini angka tersebut dikurangi menjadi 0,36%. Hal ini tentu meringankan beban pekerja dan pengusaha dalam berkontribusi terhadap program jaminan sosial.

PP No. 6/2025 juga memberikan jaminan bahwa manfaat JKP tetap dibayarkan meskipun perusahaan tempat pekerja bernaung mengalami kebangkrutan atau tutup usaha. BPJS Ketenagakerjaan tetap bertanggung jawab untuk menyalurkan manfaat tersebut, meskipun pengusaha masih memiliki kewajiban melunasi tunggakan iuran dan denda yang belum dibayar.

Namun, pekerja perlu memperhatikan batas waktu pengajuan klaim. Dalam aturan terbaru, hak atas manfaat JKP akan hilang jika klaim tidak diajukan dalam waktu enam bulan setelah PHK, pekerja telah mendapatkan pekerjaan baru, atau pekerja meninggal dunia.

Perubahan ini tentu membawa angin segar bagi buruh dan pekerja yang seringkali menghadapi ketidakpastian setelah PHK. Dengan manfaat yang lebih besar dan sistem perlindungan yang lebih kuat, diharapkan pekerja dapat memiliki kepastian ekonomi saat mencari pekerjaan baru.

Namun, di sisi lain, pengusaha tetap harus memastikan kepatuhan terhadap aturan ini, termasuk dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Dengan kebijakan ini, pekerja di Indonesia kini mendapatkan perlindungan yang lebih baik jika terjadi PHK. Pemerintah pun diharapkan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para buruh dan pekerja di seluruh Indonesia.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu