KUPANG, iNewsSumba.id – Sejumlah organisasi wartawan yang ada di NTT diantaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Forum Wartawan Flores-Lembata, Forum Wartawan Perbatasan sepakat membentuk Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ). Deklarasinya didudukung penuh oleh sejumlah lembaga lainnya yakni Perhimpunan Pembela Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga Kantor Pengacara Bildad Thonak dan Asosisasi Media Siber (AMSI) NTT.
Obed Gerimu yang didaulat menjadi ketua KKJ NTT mengatakan kampanye untuk memperjuangkan tidak lagi ada kekerasan terhadap jurnalis atau wartawan akan terus dilakukan. Pers dan dan wartawan adalah bagian penting dalam hidup masyarakat berbudaya dan demokratis. Perjuangan untuk terus tegaknya kebebasan pers dan pentingnya keselamatan jurnalis disepakati KKJ sejak terbentuk di Hotel Sotis Kupang pada 16 Desember 2023 lalu.
“Hari ini KKJ melakukan aksi tindak lanjut sekaligus deklarasikan KKJ NTT untuk mengampanyekan melawan kekerasan terhadap jurnalis. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat, harus dijamin sesuai Pasal 28 UUD 1945. Media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan perannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sebagaimana amanat Undang undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers," papar Obed dalam pengantar deklarasi yang dilakukan di area Car Free Day, jalan Eltari, Kota Kupang.
Obed menyatakan pentingnya jurnalis mendapatkan jaminan perlindungan hukum, bebas dari intimidasi pihak-pihak tertentu untuk kepentingan diri maupun kelompokya. Situasi ideal itulah yang hingga kini masih jadi tantangan para wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya. Dimana sebut dia masih adanya media atau jurnalis yang diperhadapkan pada ancaman baik kekerasan fisik maupun non fisik.
“Kekerasan terhadap jurnalis atau media merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga jika pelanggaran itu terjadi, maka terdapat hak-hak asasi manusia lainnya yang juga terlanggar, seperti hak masyarakat memperoleh informasi,” timpalnya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
