Bapenda Sumba Timur Ultimatum ASN: Lunasi Retribusi Kendaraan Dinas Sebelum Tutup Tahun

Tidak hanya soal PAD, tunggakan ini juga berdampak pada persepsi pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan daerah. Pemerintah pusat menilai komitmen fiskal daerah lewat laporan pajak dan retribusi. Jika angkanya rendah, Sumba Timur berpotensi kehilangan peluang peningkatan Transfer ke Daerah (TKD).

Baca Juga

KPK Tinjau Aset Tanah Pemkab yang Di Atasnya Ada Properti Ketua DPRD dan Mantan Bupati Sumba Timur

Menurut Oria, disiplin fiskal seharusnya dimulai dari ASN sebagai aparat negara. Ia berharap para pengguna kendaraan dinas tidak memandang retribusi sebagai beban, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dan administratif.

“Sederhana saja. Kalau ASN memberi contoh buruk, bagaimana kita dorong masyarakat taat pajak?” ujarnya.

Bapenda kini tengah menyusun laporan akhir terkait jumlah riil kendaraan dinas yang belum menyelesaikan kewajibannya. Data terbaru akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah lanjutan.

Baca Juga

2 Hotel dan Perusahaan Perkebunan serta Pabrik Gula ini Didatangi KPK di Sumba Timur

Jika seluruh ASN melunasi tunggakannya sebelum akhir 2025, pendapatan daerah diprediksi naik signifikan. Tambahan PAD ini penting untuk menopang agenda pembangunan daerah di tahun mendatang.

Oria berharap momentum akhir tahun menjadi kesempatan memperbaiki catatan fiskal Sumba Timur. “Kalau semua taat, pendapatan kita bisa terdongkrak. Ini kepentingan bersama,” tutupnya.

Editor: Dionisius Umbu Ana Lodu