Kebebasan Pers Diuji: IJTI Protes Pencabutan Kartu Liputan Wartawan Istana Presiden 

Baca Juga

Wartawan di Kupang Dikejar dengan Sajam dan Motor Dirusak, Kuasa Hukum: Ini Teror bagi Pers

Dalam sikap resminya, IJTI menyinggung dasar hukum kebebasan pers yang dijamin UU No. 40 Tahun 1999. Regulasi itu menegaskan bahwa pers bebas menyampaikan informasi tanpa intervensi.

“Undang-undang sudah jelas. Pasal 18 ayat (1) bahkan mengancam pidana bagi siapapun yang menghalangi kerja pers,” tegas Usmar.

IJTI khawatir, jika praktik semacam ini dibiarkan, maka ruang demokrasi akan semakin menyempit. Pers bukan musuh pemerintah, melainkan mitra yang mengawal kebijakan publik.

Baca Juga

Vonis Penjara Seumur Hidup bagi Bebas Ginting: Pembelajaran untuk Pelaku Kekerasan terhadap Wartawan

Karena itu, IJTI mengajak seluruh pihak menghormati prinsip demokrasi dan kebebasan pers. “Kami mengingatkan semua pihak, kebebasan pers adalah hak konstitusional bangsa. Jangan sampai publik kehilangan akses terhadap informasi,” tutup Herik.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu