get app
inews
Aa Read Next : Jangan Lewatkan, Besok di Kota Waingapu Ada Karnaval Selebrasi Paskah Oikumene

Ketua Forum PRB Sumba Timur Kritisi Penyaluran Beras Bansos DID yang Berujung Masalah

Jum'at, 12 Januari 2024 | 18:13 WIB
header img
Pengadaan dan penyaluran Beras Bansos DID juga dikritisi ketua Forum PRB Sumba Timur. Insert : Anto Kila, Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Sumba Timur-Foto: iNewsSumba.id

SUMBA TIMUR, iNewsSumba.id – Suara kritis terkait pengadaan dan penyaluran Beras Bansos DID tak hanya disuarakan oleh warga yang diwakili para RT dan RW di Kelurahan Mau Hau, Kecamatan Kambera, namun juga oleh elemen lainnya. Pengadaan dan penyaluran Beras Bansos oleh Dinas Sosial Sumba Timur itu juga dikritisi oleh Anto Kila, Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (Forum PRB).

Menurut Anto Kila yang juga merupakan pegiat LSM itu, penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) hendaknya mendapatkan pengawasan yang baik oleh otoritas berwenang.

“Penyaluran Bansos termasuk oleh Pemerintah harus diawasi otoritas berwenang, sehingga bahan pangan yang disalurkan sudah terkategori layak dan aman bagi warga,” tandas Anto Kila pada iNews.id di Waingapu, Jumat (12/1/2023) pagi lalu.

Pengawasan dan kepastian kelayakan Bansos yang disalurkan, kata Anto menjadi hal urgen apalagi di masa kini dan ke depan masyarakat sedang berhadapan dengan ancaman bencana rawan pangan dan potensi bencana lainnya.

“Niat baik tapi kalau pengawasannya tidak berjalan optimal, tentu harapan untuk bisa membantu warga yang sedang berhadapan dengan ancaman bencana rawan pangan, sebagai dampak cuaca ekstrim dan hama belalang, malah bisa menimbulkan bencana baru, jika yang disalurkan justru tidak layak menurut warga penerima,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Beras Bansos DID yang disalurkan oleh Dinas Sosial yang pengadaannya dilakukan oleh CV Bangun Savana sebagai kontraktor pemenang tender menuai polemik. Sejumlah warga baik secara terbuka maupun tidak menyatakan kekecewaan terkait kualitas Beras Bansos DID yang dinilai mereka tidak layak konsumsi. Padahal pengadaannya dilakukan dalam 2 tahapan dari Propinsi Jawa Tengah dan menelan anggaran lebih dari Rp4 miliar yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Sumba Timur.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut