Di sisi lain, Umbu Lili menyampaikan bahwa kebijakan mutasi ASN yang sebelumnya dilakukan Pemkab Sumba Timur telah mengacu pada mekanisme dan regulasi kepegawaian yang berlaku.
“Proses mutasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, yang menjadi acuan dasar dalam penyusunan aturan turunan seperti Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Daerah (Perda),” ujarnya.
Bupati menambahkan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum. Karena itu, setiap keputusan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan dan konsekuensi hukum dari putusan PTUN.
Dengan demikian, Pemkab Sumba Timur kini berada dalam tahapan mencermati putusan pengadilan sekaligus mempertimbangkan kemungkinan penggunaan hak hukum yang masih tersedia. Pemerintah daerah menegaskan akan tetap menghormati proses peradilan yang berjalan.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
