Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM, Munafrizal Manan, sebelumnya mengatakan perhatian publik terhadap persoalan TPPO dan TPKS di NTT lebih banyak tertuju kepada Timor dan Flores.
“Selama ini fokus publik cenderung ke Timor dan Flores. Sementara di Sumba ini agak kurang atensi,” kata Munafrizal dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penanganan TPPO dan TPKS terhadap Anak di Polres Sumba Timur, Kamis (2/7/2026) lalu.
Munafrizal menegaskan kurangnya perhatian bukan berarti persoalan TPPO dan TPKS di Sumba tidak ada. Menurutnya, keberhasilan pencegahan justru harus dilihat dari berkurangnya jumlah kejadian dan korban.
“Semoga ke depan kasus di Sumba bisa turun. Turun bukan karena kejadiannya ditutup-tutupi, tetapi memang karena peristiwanya semakin berkurang sehingga korbannya juga semakin sedikit,” ujarnya.
Ia menyebut Sumba dapat menjadi contoh apabila upaya pencegahan dan penanganan TPPO serta TPKS berjalan dengan baik.
“Kalau Sumba menjadi lebih baik, itu bisa menjadi cerminan bagi NTT. Jadi kita bekerja dari pinggiran,” katanya.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah faktor dinilai membuat anak-anak di Sumba rentan menjadi korban TPPO dan TPKS. Di antaranya kemiskinan, putus sekolah, keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya edukasi mengenai migrasi aman, serta lemahnya pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja informal.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
