Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Evaluasi nasional menunjukkan bahwa sejumlah stadion dan arena olahraga di berbagai provinsi mangkrak, bahkan membebani anggaran daerah karena biaya perawatan yang tinggi.
Dengan model tanpa pembangunan venue baru, NTT dan NTB didorong untuk memaksimalkan fasilitas yang sudah ada. Artinya, pembenahan, renovasi ringan, serta peningkatan standar teknis menjadi prioritas utama.
Langkah tersebut juga dinilai lebih realistis di tengah tekanan fiskal nasional. Pemerintah ingin memastikan PON 2028 berjalan sukses tanpa meninggalkan warisan infrastruktur yang justru menjadi masalah di kemudian hari.
Meski begitu, keputusan final tetap menunggu hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KONI sebelum diterbitkannya Surat Keputusan resmi tuan rumah.
“Saya tunggu keputusan KONI-nya, baru saya mengeluarkan surat secara resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana. Kalau mereka sudah (putuskan), baru kita keluarkan,” pungkas Erick.
Dengan kepastian ini, NTT dan NTB masih memegang tongkat estafet PON 2028, namun dengan paradigma baru: efisien, realistis, dan berkelanjutan.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
