Salah satu persoalan utama yang disorot Gerindra adalah mahalnya ongkos politik dalam pilkada langsung. Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong praktik korupsi setelah kepala daerah terpilih.
“Untuk menjadi seorang kepala daerah itu ongkosnya sangat besar,” ujar Prasetyo.
Tak hanya membebani calon, negara juga harus menanggung biaya besar dalam setiap gelaran pilkada serentak. Menurut Prasetyo, kondisi ini perlu dikaji ulang secara jujur dan terbuka.
“Atas dasar itu, kajian di internal Partai Gerindra memang mendorong pengembalian pilkada melalui DPRD,” pungkasnya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
BERITA POPULER
+
News Update
