Terkuak di Bali, Oknum Polisi NTT Diperiksa Usai Diduga Jual 10 Senjata Api Milik Negara

Emi Maunmuti
10 senjata api hilang dari Polda NTT-Foto: ilustrasi istimewa

KUPANG, iNewsSumba.id — Sebuah kasus menghebohkan menyeruak di lingkup Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang anggota polisi berinisial S kini diperiksa intensif setelah diduga terlibat dalam penjualan senjata api organik milik institusi kepada warga sipil di Bali.

Penyelidikan yang dimulai dari laporan kehilangan sejumlah senjata di gudang logistik Polda NTT itu kini memasuki tahap serius. Oknum S telah diamankan dan menjalani pemeriksaan sebagai saksi awal untuk mengungkap jaringan lebih luas yang kemungkinan terlibat.

Kepala Biro Logistik Polda NTT, Kombes Pol Aldinan Manurung, enggan berspekulasi lebih jauh. Ia hanya menegaskan bahwa penanganan sepenuhnya berada di bawah kendali Bidang Humas dan tim penyidik.
“Langsung ke Kabid Humas ya, untuk info lebih detail,” tulisnya dalam pesan singkat.

Keterangan lebih rinci diberikan oleh Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra. Ia memastikan bahwa S telah diamankan dan kini menjalani proses hukum.
“Terduga S sudah diamankan dan kita pastikan proses hukum terhadap yang bersangkutan akan dilanjutkan,” ungkap Henry, Kamis (23/10/2025).

Berdasarkan hasil penyelidikan, sedikitnya 10 pucuk senjata api organik Polri dinyatakan hilang dan diduga dijual di pasar gelap sekitar tahun 2024. Sebagian besar senjata itu diyakini sudah berpindah tangan ke sipil di luar wilayah NTT.

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran baru soal keamanan publik dan kontrol senjata negara. Pemerhati hukum di Kupang menilai perlu ada pengawasan berlapis agar hal serupa tidak terulang.

“Kalau aparat bisa menjual senjata, itu ancaman serius bagi masyarakat. Karena senjata itu simbol kepercayaan negara,” kata seorang aktivis hukum di Kupang.

Kini, Polda NTT berkomitmen menuntaskan penyelidikan. Selain menahan S, polisi juga menelusuri apakah ada keterlibatan pihak lain di lingkup internal maupun luar institusi.

Kasus ini menjadi ujian transparansi bagi kepolisian daerah. Dalam konteks kepercayaan publik, kejujuran proses hukum menjadi pondasi penting agar institusi tetap dipercaya di tengah gempuran isu-isu moral.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network