Penegasan itu merujuk pada surat edaran resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi acuan pelaksanaan MBG di seluruh sekolah dasar dan menengah. Artinya, tanggung jawab keamanan pangan tetap berada di pihak penyedia dan petugas kesehatan yang ditunjuk.
“Bukan mencicipi ya, nggak ada mencicipi. Sudah ada itu, surat edaran badan gizinya. Nanti dilihat lagi,” tegasnya menambahkan.
Selain fokus pada distribusi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam menguatkan aspek pembentukan karakter melalui program MBG. Tujuannya, agar siswa tidak hanya makan sehat, tetapi juga membangun budaya hidup bersih dan bergizi.
Mu’ti mengatakan, modul pembelajaran tentang penanaman karakter dan budaya hidup sehat melalui MBG telah disiapkan dan akan dikirim ke seluruh sekolah. Dengan modul ini, pendidikan gizi tidak berhenti di meja makan, tetapi menyentuh kesadaran siswa sejak dini.
Sebelumnya, ahli gizi Prof Hardinsyah pernah menyarankan agar kepala sekolah wajib mencoba makanan MBG sebelum diberikan kepada murid. Menurutnya, hal itu bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan di lingkungan pendidikan.
“Kepala sekolah harus mencoba terlebih dahulu, melihat dari mata kepala, apakah makanan tampak tidak biasa, dari kesegaran, dari warna, apalagi kalau beraroma basi, ya jangan dicoba lagi,” kata Prof Hardinsyah, Jumat (26/9/2025).
Namun, rekomendasi itu belum masuk ke ranah kebijakan resmi. Pemerintah menegaskan, guru dan kepala sekolah cukup memastikan distribusi berjalan lancar, sementara pengawasan gizi dan kebersihan tetap di bawah koordinasi lembaga teknis yang berwenang.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
