Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku tengah mencari solusi. “Ya kita cari jalan keluar terbaik lah,” katanya. Ia menginstruksikan BPMI untuk menjalin komunikasi dengan pihak media terkait.
Namun, pernyataan ini belum sepenuhnya menjawab keresahan publik. Bagi banyak pihak, kebebasan pers adalah fondasi demokrasi yang tak bisa ditawar.
Di tengah sorotan publik, organisasi jurnalis dan aktivis media mendesak agar Istana tidak lagi menggunakan pendekatan administratif untuk membatasi wartawan. Mereka menilai langkah itu justru memperlemah komitmen pemerintah terhadap keterbukaan informasi.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
