Bagi aliansi, DPRD bukan sekadar institusi pembuat perda. Mereka adalah institusi pengawas, yang semestinya berani membuka fakta-fakta penyimpangan di tubuh pemerintah daerah. Diam, bagi mereka, sama saja berkhianat.
Selain soal RSUD dan aset, aliansi juga menuntut DPRD menjelaskan sikapnya terkait kasus korupsi PT ASTIL. Kasus itu dianggap mandeg, sementara masyarakat menunggu kepastian hukum.
Pesan redaksi :
"Kami mendukung penyampaian aspirasi dengan cara yang bermartabat. Unjuk rasa hak setiap warga, jangan sampai merusak, melukai, atau memecah belah. Tetap menjaga ketertiban, menghargai sesama, dan menjukkan bahwa suara rakyat bisa disampaikan dengan damai."
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
