JAKARTA, iNewsSumba.id - Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tengah melanda industri media di Indonesia. Di tengah derasnya arus disrupsi digital, banyak media konvensional tak kuasa mengikuti perubahan, hingga harus merumahkan karyawan secara besar-besaran.
Ignatius Haryanto, pengamat media dan dosen di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), menilai situasi ini sebagai tanda bahaya bagi ekosistem pers nasional. Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa tinggal diam menghadapi gelombang PHK yang terus membesar.
“Media yang gagal berinovasi akhirnya tertinggal. Tapi ini bukan sekadar masalah bisnis. Media adalah pilar demokrasi, maka krisis ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” ujar Haryanto saat diwawancarai, Selasa (13/5/2025).
Haryanto menyoroti ketatnya persaingan media di Indonesia. Dari ratusan yang ada, hanya segelintir yang benar-benar punya ciri khas. Parahnya, sebagian media justru terjebak menjadi partisan dan kehilangan independensinya.
“Banyak media yang cuma ikut arus, tidak lagi kritis pada pemerintah. Mereka lebih memilih bermain aman. Ini berbahaya bagi kesehatan demokrasi,” tegasnya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
