JAKARTA, iNewsSumba.id— Isu kemunduran demokrasi di Indonesia kembali menjadi sorotan dalam Workshop "Kebijakan Publik dan Demokrasi" yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Sabtu (22/3/2025) di Sekretariat AJI Jakarta, Kalibata, Jakarta Selatan.
Workshop yang dihadiri oleh puluhan jurnalis ini menghadirkan narasumber terkemuka seperti Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti, serta Peneliti di Institute of Social Studies, University of Tartu Estonia Muhammad Okky Ibrohim.
Titi Anggraini memaparkan data yang mengkhawatirkan: indeks demokrasi Indonesia turun ke angka 6,44 pada tahun 2024, dengan aspek "kultur politik" dan "kebebasan sipil" mencatat skor terendah, masing-masing 5,00 dan 5,29. Ia menyoroti fenomena yang tak biasa: alih-alih meningkat saat Pemilu seperti biasanya, indeks demokrasi justru merosot tajam.
Menurut Titi, salah satu pemicunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden, membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, untuk menjadi Wapres RI terpilih mendampingi Prabowo Subianto.
"Pemilu 2024 menjadi anomali, malah membuat indeks demokrasi menurun. Ini tidak terlepas dari politik dinasti dan politisasi aturan serta pengadilan," ungkapnya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
