Langkah ini menunjukkan komitmen DPRD untuk meningkatkan tata kelola ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rekomendasi ini juga akan diteruskan kepada berbagai pihak terkait, termasuk Bupati Sumba Timur dan Dinas Tenaga Kerja.
Dengan adanya langkah ini, diharapkan kesejahteraan tenaga kerja di Sumba Timur semakin meningkat, dan konflik ketenagakerjaan dapat diminimalisasi. Demikian diharapkan oleh Andreas Ninggeding, Ketua Umum DPC KSPI yang dikonfirmasi terpisah iNews.id, Kamis (30/1/2025) malam lalu.
"Kami harapkan poin-poin yang telah direkomendasikan itu bisa menjadi stimulan untuk meminalisir permasalahan ketenagakerjaan di Sumba Timur. Kami bersyukur dan terima kasih pada DPRD dan Pemkab Sumba Timur," ujar Andreas.
DPC KSPI Sumba Timur saat audiensi ke DPRD Sumba Timur menyampaikan sejumlah permasalahan tenaga kerja/ buruh - Foto : iNewsSumba.id
Pihaknya juga berharap semua elemen yang terlibat dalam penegakan norma ketenakerjaan di Sumba Timur, baik itu kami selaku pihak yang mewakili tenaga kerja atau buruh, DPRD dan Pemerintah, BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja juga dunia usaha untuk lakukan pengawasan dan monitoring secara langsung agar berjalan dengan baik dan berkeadilan," paparnya.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
