JAKARTA, iNewsSumba.id – Upaya keras Pemkab Sumba Timur dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Waingapu (BPJS Kesehatan Waingapu) untuk mencapai Universal Heal Coverage berbuah manis. Kamis (8/8/2024) siang lalu, Bupati Sumba Timur Khristofel Praing menerima UHC Award langsung dari Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin.
Disaksikan kala itu dalam seremoni penyerahan UHC award yang dipandu oleh Tomy Tjokro dan disiarkan secara online oleh BPJS Kesehatan itu, Bupati Sumba Timur didaulat untuk menerima awar bersama beberapa daerah lainnya. Senyum bahagia nampak ditampilkan Khristofel Praing yanfg mengenakan busana berbahan tenun ikat dan songket Sumba Timur itu kala menerima award dari Wakil Presiden RI di Krakatau Grand Balroom TMII Jakarta itu.
Dalam sambutannya sebelum penyerahan UHC award itu, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah itu, sebut Wapres menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian juga lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” tegas Ma’ruf Amin.
Upaya keras Pemerintah dari pusat hingga daerah dalam memberikan jaminan sosial dalam bidang kesehatan itu disebut Ma’ruf Amin mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Pengakuan yang juga diberengi dengan pemberian penghargaan yang langsung diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman.
Khusus untuk raihan UHC Award bagi Kabupaten Sumba Timur, Dody Pamungkas selaku Kepala BPJS Kesehatan Waingapu juga menyampaikan apresiasinya.
“Penghargaan UHC Award 2024 kategori utama yang diterima Bupati untuk Kabupaten Sumba Timur ini menunjukkan peningkatan prestasi Pemkab Sumba Timur yang telah mencapai cakupan kepesertaan sebesar 98% sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ungkap Dody Pamungkas.
Menanggapi award yang diterima itu, Bupati Sumba Timur Khristofel Praing tidaklah jumawa. Dirinya tetap memandang award itu merupakan buah manis dari kolaborasi dan sinergitas ragam elemen.
“UHC award ini hasil sinergi dan kolaborasi Pemkab dan BPJS juga tentunya banyak elemen pendukung lainnya demi keberlangsungan program JKN. Ini adalah bukti nyata Negara dan Pemkab hadir untuk seluruh masyarakatnya dalam hal jaminan kesehatan,” tandas Khristofel Praing.
Untuk diketahui, selain Sumba Timur, tiga kabupaten lainnya di Pulau Sumba juga menerima UHC award. Namun dalam kesempatan penyerahan itu, hanya Sumba Timur yang didaulat untuk mewakili Pemkab penerima UHC Award untuk kategori utama.
Adapun JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah/kabupaten Sumba Timur mencapai 31.180 jiwa, Sumba Tengah, 15.762 jiwa, Sumba Barat sebanyak 15.366 dan Sumba Barat Daya 40.139 jiwa.
Merujuk paparan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya memulai seremoni penyerahan UHC award itu menyatakan capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN.
“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” papar Ghufron.
"Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%," terang Ghufron menguraikan.
Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
