SUMBA TIMUR, iNewsSumba.id – Kebocoran kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) menjadi PR bagi Pemkab Sumba Timur. Demikian dikemukakan oleh Kasatgas Korsup KPK Wilayah V Bidang Penindakan, Herie Purwanto.
Dalam penjelasannya pada iNews.id Kamis (1/8/2024) melalui aplikasi pengirim dan penerima pesan, Herie menegaskan temuan adanya 22 unit sepeda motor dan juga 8 unit barang elektronik yang masih dikuasai oleh mantan SKPB atau pihak yang semestinya tidak lagi berhak memanfaatkan apalagi menguasainya itu wajib segera ditindaklanjuti untuk ditertibkan.
Dipaparkan Herie, merujuk data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumba Timur menunjukkan ke -22 unit sepeda motor itu miliki nilai harga perolehan aset mencapai Rp283,08 juta. Sedangkan untuk 8 unit barang elektronik inventaris daerah mencapai Rp117,3 juta harga perolehannya.
Tidak hanya itu lanjut Herie, ada barang lainnya yakni 1 rumah dinas, dengan harga perolehan ditaksir senilai Rp42,7 juta. Jumlah itu belum terhitung inflasi maupun depresiasi nilai aset.
Karena itu sebut dia, tidak bisa tidak selain harus ditindaklanjuti untuk penertiban aset, apalagi jika berkaca pada hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023, ada tidak keselarasan dengan temuan di lapangan. Di mana nilai MCP 2023 Pemkab Sumba Timur menyentuh angka 76,64%, dengan penilaian area intervensi Barang Milik Daerah (72,01%) dan Optimalisasi Pajak (98,72%).
“Inilah tujuan kehadiran kami di sini. Korsup KPK sedang mendorong aksi kolaborasi antara pencegahan dan penindakan. Karenanya, kami ingin membantu langkah pemda dalam mengelola sistem pemerintahannya masing-masing. Jangan sampai MCP hanya dijadikan syarat administrasi saja. Kami akan buktikan dengan kunjungan ke lapangan,” pungkas Herie menegaskan.
Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu
Artikel Terkait
